Most Recent

Prabowo Kasih Jatah Duit Negara untuk IKN Rp 16 Triliun Per Tahun

 

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menganggarkan 1 miliar dolar atau sekitar Rp 16 triliun per tahun untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). 

"Jadi, 30 miliar dolar untuk 30 tahun itu 1 miliar dolar per tahun. Anggaran negara masih bisa menanggungnya, jadi kami sangat yakin," kata Prabowo dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, dikutip dari kanal YouTube, Sabtu (18/5/2024). 

Menanggapi hal ini, Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga memperkirakan bahwa anggaran tersebut cukup

Pasalnya, infrastruktur utama di IKN sudah dibangun sejak awal dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian, misalnya Bendungan Sepaku Semoi dan sebagian ruas Jalan Tol IKN. 

"Kalau hitungan saya sih sekitar Rp 16 triliun cukup karena kan kita berfikirnya juga IKN ini selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan sebetulnya secara teoritis 80 persen diharapkan investasi," ujar Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (17/5/2024). 

Adapun saat ini pembangunan IKN terdiri dari tiga batch, yakni batch 1, batch 2, dan batch 3 dengan total progres 40,8 persen

Setelah seluruh pekerjaan terkontrak tersebut selesai, akan dilanjutkan pembangunan ruas tol lanjutan Seksi 1, Seksi 4, hingga immersed tunnel. Selain itu, masih ada proyek pembangunan kantor-kantor kementerian. 

Sementara yang saat ini sudah mulai dibangun adalah Kantor Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan. Juga ada pembangunan rumah susun (rusun) ASN lanjutan untuk memfasilitasi ASN yang akan ditugaskan ke IKN

Redaksi Minggu, 19 Mei 2024
World Water Forum 2024 di Bali Solusi Nyata Atasi Krisis Air Dunia

 


Air menjadi salah satu kebutuhan utama bagi umat manusia. Tidak ada air maka tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, keterbatasan air bersih di saat pertumbuhan penduduk seiring meningkat dapat menjadi sebuah ancaman bagi dunia. Sehingga dengan kehadiran World Water Forum (WWF) 2024 di Bali kali ini, kita dapat mencari solusi dari berbagai permasalahan air yang ada di dunia terutama di Indonesia.

WWF merupakan platform penting dalam upaya mengatasi krisis air dunia. Forum ini memungkinkan para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang untuk berkumpul, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif dalam rangka mencari solusi nyata untuk masalah air global. Namun, penting untuk diingat bahwa WWF sendiri bukanlah solusi tunggal, melainkan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mengatasi krisis air dunia.

Penting untuk diingat bahwa upaya mengatasi krisis air membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat, serta koordinasi yang kuat di tingkat lokal, nasional, dan internasional. WWF dapat menjadi salah satu wadah untuk memfasilitasi kolaborasi ini, tetapi keberhasilan sebenarnya dalam mengatasi krisis air tergantung pada implementasi strategi dan tindakan konkret yang diambil di lapangan.

Director of Asia Pacific World Water Council (WWC) and 10th World Water Forum (WWF), Yoon-Jin Kim menyatakan krisis air merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi dunia saat ini. Kekurangan air bersih dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kekeringan, dan penyebaran penyakit. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus bekerja lebih keras untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan krisis air. Selain itu, kita perlu berpikir membuat air lebih berkelanjutan. Maka kami sangat mendorong kerja sama dari berbagai stakeholder di WWF ke-10.

Kim juga mengatakan bahwa WWC melihat krisis air sebagai masalah yang harus diatasi secara global. Negara-negara harus berkolaborasi dalam mengembangkan teknologi yang efisien untuk pengelolaan air, meningkatkan kapasitas penyimpanan air, dan memastikan pengelolaan air yang berkelanjutan. Selain itu, investasi dalam riset dan pengembangan teknologi hijau yang ramah lingkungan juga menjadi kunci untuk mencari solusi jangka panjang terhadap masalah ini. Kemudian Kim juga melihat WWF sebagai platform global, tidak hanya membahas atau mencari solusi air, tetapi melihat apa saja perubahan yang terjadi dan bagaimana dampaknya.

Melalui WWF, solusi-solusi konkret dapat dihasilkan, seperti peningkatan efisiensi penggunaan air, pencegahan dan pengendalian polusi air, rehabilitasi ekosistem air, dan peningkatan akses air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, forum ini juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antar negara dan pihak-pihak terkait dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air secara global.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja mengatakan pelaksanaan WWF ke-10 merupakan momentum bagi Indonesia, dan negara-negara kepulauan umumnya untuk meningkatkan akses ketersediaan air minum kepada masyarakat. Indonesia saat ini berperan menjadi fasilitator (motor penggerak) sebagai tuan rumah dan salah satu negara yang telah berkomitmen untuk mencapai target 100 persen akses air minum 2030.

Diketahui, air minum yang aman dan bersih diperlukan untuk minum, memasak, dan mandi. Sementara air yang tidak aman dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, kolera, dan disentri. Beberapa negara masih belum on the line atas segala tantangan yang mereka dihadapi jadi perlu dalam WWF ini Indonesia berperan menanamkan pentingnya kolaborasi untuk menjawab tantangan tersebut.

Krisis air menjadi sangat krusial karena air merupakan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Air digunakan untuk minum, memasak, mandi, sanitasi, pertanian, industri, transportasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, keberlanjutan ekosistem juga sangat bergantung pada air. Dengan demikian, ketersediaan dan kualitas air yang baik adalah kunci bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan bumi. Kendati krisis air merupakan tantangan yang kompleks, ada langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasinya. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air yang bijaksana menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pasokan air.

Dari pengembangan infrastruktur yang efisien hingga pendidikan masyarakat tentang pentingnya konservasi air, setiap langkah kecil memiliki dampak yang signifikan dalam mengatasi krisis air. Selain itu, inovasi teknologi dalam pengolahan air limbah dan pengembangan sumber air alternatif juga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang untuk memastikan bahwa air bersih tetap tersedia bagi semua orang di seluruh dunia. Kemudian kesadaran, edukasi, dan tindakan nyata adalah kunci untuk mengatasi tantangan global ini, mengarah pada dunia di mana air bersih adalah hak bagi setiap orang dan ekosistem air bumi dapat berkembang tanpa rasa takut akan kekeringan.

 

)* Penulis merupakan pemerhati lingkungan hidup

Redaksi Sabtu, 18 Mei 2024
Lantik PPK Pilkada 2024, TGH Mujiburrahman Ingatkan Pentingnya Netralitas

 


Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman melantik puluhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk bertugas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

 

Kepada seluruh PPK yang baru dilantik, Mujiburrahman berpesan untuk tetap menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pilkada.

 

Mujib mengatakan,netralitas menjadi perhatian penuh Pemkot Mataram untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang adil, transparan, dan demokratis.

 

"Selaku Pemerintah Kota Mataram, kami tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024," ucap Mujib pada acara pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Mataram, Kamis (16/5/2024).

 

Ulama asal Sekarbela ini juga menjelaskan tugas penting PPK yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan proses demokrasi.

 

PPK berperan langsung dalam menjaga keberlangsungan proses pemilihan umum secara adil, transparan, dan berkualitas.

 

Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tahapan pemilihan umum di tingkat kecamatan dengan menjaga integritas, profesionalisme, dan keadilan.

 

“PPK memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak politik warga negara diwujudkan secara maksimal, tanpa adanya intervensi atau kecurangan. Salah satu elemen pentingnya adalah menjaga integritas dan etika dalam melaksanakan tugas," terang Mujib.

 

Mujib mengatakan netralitas juga selalu ditekankan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram.

 

"Memastikan ASN di Kota Mataram untuk tetap menjaga netralitasnya untuk menjaga integritas dan profesionalisme pemerintahan," pungkasnya.

 

 Baca juga: Isu Ada Titipan Organisasi Tertentu di Perekrutan PPK Pilkada 2024, KPU Lombok Timur Membantah

 

Sementara itu, Ketua KPU Kota Mataram Edi Putrawan menyampaikan sebanyak 30 anggota PPK telah dilantik dan dikukuhkan untuk bertugas hingga delapan bulan ke depan.

 

Edi berpesan kepada semua PPK untuk tetap menjaga komitmen dalam kejujuran, adil dan transparan dalam setiap langkah yang ambil dalam proses pemilihan.


Redaksi Jumat, 17 Mei 2024
Satu Kepedulian Bawa Senyum Masyarakat Pedalaman Papua

 

Melihat kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam bidang Pangan, Pos Gome pimpinan Lettu Inf Galang membagikan makanan kepada masyarakat Gome, Papua, Jum'at (17/05/2024) 


Lettu Inf Galang menjelaskan bahwa kegiatan berbagi nasi bungkus dari Satgas 323 bertujuan untuk membantu masyarakat,  perputaran roda perekonomian yg tidak menentu, masyarakat yang hanya mengandalkan hasil kebun sebagai pendapatan utama, membuat masyarakat pedalaman Papua kesulitan dalam mencukupi kebutuhan pangan, untuk itu Satgas Mobile 323/Buaya Putih berupaya membantu meringankan beban masyarakat dengan membagikan nasi bungkus", ujarnya.


Dansatgas Mobile Yonif 323/BP Letkol Inf Tri Wiratno menyampaikan, bahwa Satgas Mobile 323 akan terus membantu pemerintah kabupaten Puncak dalam rangka meringankan beban masyarakat pedalaman Papua, dalam mencukupi kebutuhan pangan. 


"Kehadiran kami disini harus dapat dirasakan untuk masyarakat sekitar, dengan membagikan nasi bungkus ini, diharapkan dapat sedikit mengatasi kesulitan dan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat"ungkapnya.

Redaksi
KPU Siap Berikan Masukan Strategis atas Revisi UU Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI siap memberikan masukan strategis terkait revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Kami, KPU sebagai penyelenggara pemilu, sebagaimana diamanatkan UU Pemilu siap memberikan masukan-masukan strategis," kata anggota KPU RI Idham Holik kepada ANTARA di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia pun meyakini pembentuk undang-undang sudah mengagendakan hal tersebut mengingat Pemilu 2024 masih menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017. Menurutnya, akan ada perubahan pada UU Pemilu.

"Kami yakin UU Pemilu ke depan akan dilakukan perubahan, kami yakini pembentuk undang-undang sudah mengagendakan hal tersebut. Kita tunggu saja waktunya kapan diagendakan," jelasnya.

Sebelumnya, Senin (22/4), Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU (PKPU) dan juga Peraturan Bawaslu.

"Pada akhirnya menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu, khususnya bagi Bawaslu, dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran pemilu," kata Suhartoyo saat menyampaikan pembacaan pertimbangan putusan yang diajukan pasangan calon capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dia mengatakan bahwa UU Pemilu belum memberikan pengaturan tentang kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai.

Demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilu maupun pilkada selanjutnya, lanjut Suhartoyo, penting bagi pemerintah dan DPR ke depannya melakukan penyempurnaan UU Pemilu, UU Pilkada, ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan kampanye.

Redaksi Kamis, 16 Mei 2024
KPU NTB resmi luncurkan tahapan Pilkada 2024

 


Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi meluncurkan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada 27 Nopember 2024.


Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid mengatakan, peluncuran tahapan Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur NTB ini merupakan bentuk kesiapan KPU dalam melaksanakan Pilkada 2024.


"Selain meluncurkan tahapan Pilkada, kami juga meluncurkan maskot Pilkada NTB, yakni Burung Cepuk Rinjani, sejenis burung yang endemi-nya ada di NTB dan keberadaan-nya sudah hampir punah," ujarnya pada peluncuran tahapan Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur NTB yang digelar di Teras Udayana Mataram, Jumat malam.


Dalam peluncuran ini, kata Khuwailid, pihaknya juga menampilkan Tarian Asmaran Dana yang artinya api asmara atau cinta yang menggebu. Diharapkan melalui tarian itu semangat pilkada di NTB bisa berjalan dengan penuh cinta dan penuh kasih.


Sebab bagaimanapun, menurutnya pelaksanaan pilkada bukan hanya milik partai politik dan penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi milik semua seluruh masyarakat NTB. Karena pada akhirnya masyarakat yang akan memilih gubernur-wakil gubernur untuk periode selama lima tahun ke depan.


"Mudah-mudahan dengan semangat itu kita bisa melaksanakan pilkada penuh semangat dan amanah, baik pilkada gubernur, bupati, wali kota sehingga bisa melahirkan pemimpin yang amanah yang akan membawa NTB menjadi provinsi yang baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur atau negeri yang makmur dan damai," katanya.


Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi mengaku mengapresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu, termasuk TNI/Polri dalam menyukseskan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif yang telah berlangsung pada Pebruari 2024 lalu.


Untuk itu, dirinya berharap pada pelaksanaan pilkada nanti juga akan berjalan dengan lancar dan riang gembira seperti halnya kesuksesan pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif.


Sementara Deputi Teknis KPU, Eberta Kawima mengatakan bahwa peluncuran tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ini, bagian dari sosialisasi yang perlu disampaikan secara masif kepada masyarakat.


"Pilkada ini bisa berlangsung karena ada peran aktif dari masyarakat," ujarnya.


Oleh karena itu, KPU RI, kata dia, sangat berharap pelaksanaan pilkada baik provinsi dan kabupaten serta kota di NTB pada 27 Nopember 2024 mendatang bisa berjalan dengan lancar, sejuk dan damai.

Redaksi Rabu, 15 Mei 2024
Situasi Kondusif Penting Untuk Jaga Stabilitas Keamanan Pasca Pemilu

 


Pemilihan umum (Pemilu) merupakan momen krusial dalam setiap negara demokratis, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah politik dan kepemimpinan untuk beberapa tahun mendatang.

Namun, Pemilu sering kali menjadi ajang yang sarat dengan ketegangan dan polarisasi, terutama saat memasuki fase penghitungan suara dan penetapan hasil. Oleh karena itu, menjaga situasi kondusif setelah Pemilu sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara ke depan.

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai Pemilu yang penuh tantangan. Isu-isu politik yang kompleks, dipadukan dengan maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi dan opini, semakin memperumit situasi.

Setelah hasil Pemilu diumumkan, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola ketegangan dan perbedaan pendapat dengan damai, sambil tetap memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pemilu telah berjalan dengan mematuhi koridor demokrasi, apabila ada pihak-pihak yang keberatan, ada saluran yang disediakan melalui koridor hukum. Sidang sengketa di MK perlu dikawal agar pihak-pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu tidak menempuh cara-cara inkonstitusional.

Pentingnya dialog dan komunikasi antara berbagai pihak tidak dapat diabaikan. Pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil perlu bersatu untuk mendiskusikan isu-isu sensitif dan mencari solusi bersama. Dengan mengadakan dialog terbuka dan inklusif, ketegangan dapat dikurangi dan kepercayaan antarpihak ditingkatkan.

Keamanan pasca Pemilu adalah hal yang sangat penting. Penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran serta upaya provokatif sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau konflik yang lebih luas. Pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya perlu bertindak dengan tegas namun proporsional dalam menghadapi potensi gangguan keamanan.

Polri telah menyusun ribuan personel dari berbagai unit keamanan untuk menghadapi potensi gangguan keamanan setelah pengumuman hasil Pemilu 2024. Mereka terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang bertujuan utamanya adalah untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu. Polri juga berhasil mengidentifikasi potensi demonstrasi terkait sengketa Pemilu dan memastikan bahwa situasi pasca-pengumuman hasil tetap aman dan kondusif.

Peran media massa juga sangat signifikan dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi. Media massa memiliki potensi yang kuat untuk membentuk pandangan dan penilaian masyarakat. Oleh karena itu, media massa harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan seimbang, serta menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif atau memicu konflik.

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas situasi pasca Pemilu 2024, partisipasi aktif masyarakat sangatlah diperlukan. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memantau serta mendukung usaha-usaha untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas sangatlah penting. Partisipasi aktif dari masyarakat akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga situasi yang kondusif pasca Pemilu.

KH Embay Mulya Syarief, Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PBMA), mengajak seluruh masyarakat untuk memelihara suasana yang kondusif pasca pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika terdapat ketidakpuasan dengan hasil rekapitulasi tersebut, perlu mengikuti mekanisme yang ada.

Namun, masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh konflik karena perbedaan adalah keniscayaan. Oleh karena itu, saling menghormati dan patuh pada pemimpin baru serta mengikuti aturan yang disepakati bersama sangatlah penting.

Selain itu, dalam konteks pasca pemilu, penting untuk memperkuat peran lembaga-lembaga mediator dan fasilitator dialog, seperti lembaga pemantau pemilu (LPP), komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memfasilitasi dialog antara berbagai pihak. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemimpin agama dan tokoh masyarakat, kesepakatan yang lebih luas dan inklusif dapat dicapai.

Pendidikan politik memiliki peran krusial dalam membangun kesadaran demokrasi dan menghormati perbedaan pendapat. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokratis, penghargaan terhadap kebebasan berekspresi, serta cara menyelesaikan konflik secara damai. Pendidikan politik yang efektif dapat membantu mengurangi ketegangan dan polarisasi yang sering terjadi pasca Pemilu.

Sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, dan media massa memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi dan toleransi. Materi-materi pendidikan politik yang disesuaikan dengan konteks lokal dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dapat membantu membentuk generasi yang lebih berpikiran terbuka dan memahami arti pentingnya kehidupan berdemokrasi.

Tantangan polarisasi politik, disinformasi, dan potensi konflik perlu diatasi dengan langkah-langkah konkret yang melibatkan semua pihak terkait. Penguatan institusi demokratis dan kultur politik yang inklusif merupakan langkah awal yang penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara.

Situasi kondusif pasca Pemilu 2024 sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara. Melalui kerja sama dan partisipasi semua pihak, kita dapat memastikan bahwa perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara damai dan demokratis. Mari kita jaga keutuhan bangsa dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam setiap langkah kita.

Di tengah dinamika dan kompleksitas pasca Pemilu, marilah kita bersama-sama mengambil peran dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Partisipasi aktif dari masyarakat, penguatan dialog antar berbagai pihak, serta penegakan hukum yang adil dan transparan akan menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Dengan menghormati perbedaan dan membangun kesadaran akan pentingnya demokrasi, kita dapat melangkah maju sebagai bangsa yang bermartabat dan sejahtera.

Redaksi Selasa, 14 Mei 2024