Most Recent

AMN Manado Hadirkan Fasilitas Terbaik untuk Pemuda Jalin Komunikasi dalam Perbedaan

 Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Manado mampu menghadirkan fasilitas terbaik untuk para pemuda agar mereka bisa menjalin komunikasi dalam perbedaan yang sangat tinggi di tengah masyarakat Indonesia.

Meski berada di tengah perbedaan yang sungguh sangat luar biasa, namun sudah menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa sejak dulu, agar supaya para pemuda dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini bisa terus menjalin komunikasi antar satu dengan yang lainnya secara harmonis agar tidak menimbulkan perpecahan sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

Tentunya para pemuda sebagai penerus generasi bangsa yang biasanya memiliki sifat masih belum stabil akan pengendalian emosinya, sangat memerlukan sebuah yang mampu memberikan mereka fasilitas dan pendidikan terbaik untuk mengajarkan penerapan nilai semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjalin komunikasi di tengah perbedaan. Dalam hal itu, AMN Manado memiliki peranan sangat penting.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengajak kepada seluruh pemuda dan pemudi Tanah Air supaya terus bergerak demi memajukan bangsa. Bukan hanya itu, namun menurutnya seluruh generasi muda itu merupakan pelopor bagi persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan.

Dengan mengesampingkan seluruh perbedaan yang memang bersifat niscaya pada seluruh masyarakat di Indonesia, para pemuda itu bisa menjadi satu dan semakin kuat dalam bingkai NKRI. Tatkala mereka menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan, maka mereka juga bisa membuat negeri ini lebih kokoh, kuat dan melangkah maju.

Dalam hal untuk terus menjalin dan semakin memperkuat semangat persatuan serta kesatuan di tengah perbedaan, maka menjadi sangat penting agar para pemuda tersebut bisa terus mengaktualisasikan nilai-nilai dalam falsafah dasar negara, yakni Pancasila pada kehidupan mereka sehari-hari.

Terlebih, di tangan para anak muda yang memiliki potensi serta nalar kreatif dan inovatif yang sangat kuat, maka mereka mampu membawa banyak ide segar serta pandangan baru dalam upaya untuk mengaktualisasikan nilai Pancasila sesuai dengan tantangan jaman saat ini.

Generasi muda saat ini memang memiliki tantangan yang besar, yakni berkaitan dengan perkembangan jaman. Sehingga menuntut mereka untuk bisa mengembangkan berbagai pendekatan secara inovatif dalam menerapkan seluruh nilai Pancasila di era kuatnya arus globalisasi seperti sekarang ini.

Tidak perlu khawatir, pasalnya seluruh langkah tersebut sudah terdapat dalam pembinaan dan pendidikan melalui AMN Manado di bawah inisiatif Badan Intelijen Negara (BIN). Menjadikan semua nilai Pancasila mampu tertanamkan dengan optimal dalam benak generasi muda sehingga mereka sangat siap menerima dan berhadapan dengan tantangan jaman.

Para pemuda itu sangat membutuhkan adanya program atau sebuah wadah pendidikan memadai bagi mengembangkan seluruh potensi terpendam mereka. Sehingga tidak berlebihan jika menyebut bahwa pendidikan merupakan salah satu alat untuk pengembangan anak bangsa dan peningkatan kualitas hidup mereka.

Maka dari itu, sudah sepatutnya seluruh pihak mendukung penuh adanya pendidikan melalui peningkatan banyak fasilitas yang memadai untuk mereka. Salah satunya yakni pembangunan sebuah hunian yang berbasis pada pengembangan karakter anak bangsa, yaitu AMN Manado.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara (BPPW Sulut) Ir. Nurdiana Habibie menjelaskan bahwa banyak sekali fasilitas dalam pembangunan gedung asrama oleh BIN itu, seperti halnya tower bagi asrama putra dan putri sendiri-sendiri, kemudian ada pula gedung pertemuan, ruang serbaguna, lapangan olahraga, taman, akses jalan hingga area parkir.

Adanya seluruh fasilitas lengkap tersebut, menurut Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir. Essy Asiah bahwa AMN Manado bertujuan untuk memberikan wadah untuk mempersatukan para mahasiswa dari berbagai macam suku bangsa, budaya, agama yang mereka semua berasal dari berbagai daerah di pelosok nusantara dan juga dari berbagai perguruan tinggi.

Seluruh langkah tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bertujuan untuk mempersiapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) muda, termasuk juga peningkatan integritas mereka dan membangun karakter kebangsaan pada para pemuda.

Pembangunan AMN Manado sendiri telah menerapkan konsep bangunan green building (bangunan hijau), sehingga operasi dan pemeliharaannya pun menjadi lebih baik lagi serta tidak mencemarkan lingkungan.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Steve HA Kepel mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam terealisasinya proyek pembangunan AMN itu, termasuk BIN.

Menurutnya pembangunan AMN Manado bukan sekedar bangunan fisik saja, melainkan juga merupakan simbol komitmen kuat dari BIN untuk meningkatkan kualitas SDM muda masyarakat.

Pasalnya, AMN Manado mampu menghadirkan banyak sekali fasilitas yang sangat lengkap untuk para pemuda agar mereka bisa menjalin komunikasi antar satu sama lain, meski di tengah perbedaan yang sangat luar biasa dalam bingkai NKRI demi bersatu dalam memajukan bangsa.

 

*) Mahasiswa Manado tinggal di Jakarta

Redaksi Selasa, 07 Mei 2024
Presiden Terpilih Prabowo dan Upayanya Menjaga Hubungan Diplomatik

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada 24 April 2024.

Walakin, belum seminggu sejak penetapan itu, Prabowo menyatakan bahwa dirinya akan menemui sejumlah pemimpin negara di Timur Tengah. Sebelumnya dia juga melakukan  kunjungan kerja ke China, Jepang, dan Malaysia usai KPU RI menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 pada 20 Maret 2024.

Kunjungan yang telah maupun akan dilakukan Prabowo tersebut menandakan upayanya dalam menjaga hubungan diplomasi yang terus dijalin  oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Prof. Fredy Buhama Lumban Tobing berpendapat kunjungan kerja yang telah atau akan dilakukan Prabowo merupakan bagian dari inisiatifnya memperkenalkan diri sebagai pemimpin Indonesia periode 2024-2029 sekaligus untuk membuka pembicaraan-pembicaraan diplomatik.

Kunjungan kerja ke luar negeri juga disebut sebagai upaya menunjukkan komitmen untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat, dan meredam kekhawatiran mengenai pergantian kepemimpinan di tanah air.

Selain itu, kunjungan tersebut diharapkan menghasilkan balasan yang sama, yakni para pemimpin negara sahabat dapat mengunjungi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan.

Oleh karena itu, rencana kunjungan kerja Prabowo ke Timur Tengah dianggap sebagai langkah yang baik dengan kemungkinan Jordania menjadi salah satu negara tujuannya.

Raja Jordania Abdullah II sebelumnya mengucapkan selamat kepada Prabowo usai unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024. Ucapan tersebut diunggah oleh Prabowo di akun media sosial Instagram pribadinya, @prabowo, pada 12 Maret 2024. Dalam unggahan tersebut, Raja Jordania mengaku sudah lama kenal dengan Prabowo.

Sementara itu, upaya-upaya menjaga hubungan diplomatik sebelum Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024 dinilai sebagai langkah strategis seiring dengan prinsip politik luar negeri nasional yang bebas aktif. Prinsip tersebut mengharuskan Indonesia untuk menjaga hubungan baik dan seimbang dengan negara-negara lain di dunia.

Akan tetapi, upaya menjaga maupun membangun hubungan diplomatik tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan-kepentingan nasional. Misalnya, kepentingan ekonomi atau investasi untuk pembangunan di tanah air.

Oleh sebab itu, skala prioritas juga tetap diperlukan, agar dalam menjaga hubungan diplomatik dapat berjalan seiring dengan memikirkan sejumlah solusi untuk menjawab persoalan dalam negeri.

Namun, upaya menjaga hubungan diplomatik oleh Prabowo-Gibran nantinya diperkirakan baru dapat lebih leluasa dilakukan usai serah terima jabatan pada 20 Oktober mendatang.

Adapun sejauh ini, kunjungan ke China, Jepang, dan Malaysia yang telah dilakukan tersebut menandakan Indonesia memprioritaskan menjaga hubungan baik dengan negara-negara Asia terlebih dahulu. Sementara itu, negara di kawasan Amerika dan Eropa belum menjadi pilihan utama dalam rangka menjaga hubungan diplomatik sebelum Prabowo-Gibran dilantik.

Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman berpendapat kunjungan Prabowo ke China menunjukkan pemerintahan selanjutnya semakin mempererat hubungan diplomatik antar-kedua negara yang telah diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya.

Terlebih, China merupakan mitra Indonesia sejak lama, dan saat ini merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia sehingga pemerintahan Prabowo-Gibran tidak mungkin menolak kemitraan karena negara tersebut terlalu penting untuk diabaikan atau  too big to be ignored 

Dalam kepemimpinan Prabowo nanti, diperkirakan hubungan kemitraan dengan China akan tetap melanjutkan pemanfaatan skema investasi Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) yang berdampak banyak bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

China juga disebut tidak menuntut syarat-syarat dalam kemitraan ekonominya. Berbeda dengan Amerika Serikat yang dinilai menuntut adanya kepentingan nasional AS, seperti menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Namun, terdapat sejumlah isu yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni isu sengketa Laut China Selatan yang mesti diselesaikan melalui forum regional ASEAN dalam pembahasan pedoman tata perilaku atau code of conduct (CoC).

Selain itu, isu intervensi politik di Myanmar, serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal China di beberapa proyek tambang di Indonesia yang berdampak pada lingkungan, serta masalah penindasan masyarakat etnis Uighur yang mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia dinilai sangat sensitif, perlu diperhatikan oleh Prabowo-Gibran.

Soal hubungan diplomatik dengan Jepang, pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai dapat memainkan peran sebagai penyeimbang dan juru damai usai muncul rencana pembukaan kantor Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Jepang yang tidak diterima oleh China.

Peran tersebut dapat dilakukan seiring dengan tetap memprioritaskan hubungan baik Indonesia dengan Jepang di bidang perekonomian.

Sementara itu, hubungan diplomatik dengan Malaysia diharapkan dapat berjalan baik seperti saat ini atau tidak terdapat perubahan yang signifikan. Hubungan ekonomi yang baik antara kedua negara juga perlu dipertahankan.

Akan tetapi, isu perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia tetap perlu menjadi perhatian dalam konteks hubungan Indonesia dengan Malaysia selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

Sebelumnya, Prabowo mengunjungi China pada 31 Maret hingga 2 April 2024. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri China Li Qiang, hingga Menteri Pertahanan China Admiral Dong Jun.

Adapun sejumlah pembicaraan dengan China membahas komitmen perdamaian dan stabilitas kawasan, peningkatan kerja sama industri pertahanan, militer, dan ekonomi.

Kemudian, mengunjungi Jepang pada 2-3 April 2024 dan menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara. Pertemuan-pertemuan itu membahas kolaborasi bidang pertahanan maupun memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang bebas dan terbuka

Selanjutnya, mengunjungi Malaysia pada 3-4 April 2024 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim maupun Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin. Sejumlah hal yang dibahas adalah memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia maupun ASEAN, memperkuat pertahanan kedua negara, hingga memastikan stabilitas kawasan.

Sambutan hangat oleh pemimpin-pemimpin  tertinggi di negara-negara yang dikunjungi  Prabowo--sebelum secara resmi ia dilantik menjadi Presiden--merupakan isyarat kuat akan berlanjutnya kerja sama yang selama ini sudah dijalin pemerintahan Presiden Jokowi.

Redaksi Sabtu, 04 Mei 2024
Media Punya Peran Penting Mengawal Pemilu 2024

 

Suksesnya pelaksanaan pemilihan umum itu tak lepas dari peran dan fungsi pengawasan media massa.


Media merupakan elemen penting dalam negara demokrasi.


Hal ini terungkap dalam Evaluasi Pengawasan Pemilu Partisipatif 2024 bersama Bawaslu di Tanjung, Senin (29/4).


”Seperti kasus yang di Sekotong bisa terungkap ke publik karena media yang menyuarakan hal tersebut,” ujar perwakilan PWI NTB Rudi Hidayat.


Rudi menerangkan tujuan media memberi pesan yang jelas dan sampai ke tujuan dengan singkat dan memberikan kesan.


Apa yang disampaikan mudah dimengerti serta memiliki dampak perubahan baik intern maupun ekstern lawan politik.


”Peran media massa itu informatif, edukatif, rekreatif, dan verifikatif,” katanya.


Sementara itu, Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Lombok Uara Ria Sukandi mengatakan, media sejauh ini sangat membantu Bawaslu dalam pengawasan selama proses pemilihan.


Termasuk beberapa informasi pelanggaran juga disampaikan rekan media.


”Laporan yang masuk ke kami langsung ditindaklanjuti tim kami. Tidak ada laporan yang masuk hanya diam di tempat,” tuturnya.


Beberapa kasus yang ada pada pemilu 2024 lalu, semuanya telah ditindaklanjuti.


Laporan yang masuk langsung dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.


”Sistem demokrasi dan perundang-undangan menyatakan bahwa seluruh rangkaian proses tindak pidana pemilu harus melalui proses yang telah ditetapkan,” pungkasnya. 

Redaksi Rabu, 01 Mei 2024
Yandri Susanto: Pemilu Telah Usai Mari Bersatu Kembali

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto melalui sebait pantun mengajak seluruh masyarakat Indonesia mengakhiri perdebatan seputar Pemilu 2024 dan bersatu kembali untuk melanjutkan pembangunan.

"Perjalanan jauh ke batu balai, jangan lupa mampir mandi. Pilpres 2024 telah usai, mari kita bersatu kembali," kata Yandri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Hal itu disampaikan Yandri dalam acara halalbihalal Keluarga Besar Persatuan Warga Kabupaten Kaur (PWKK) dan Keluarga Besar Himpunan Keluarga Jurai Kedurang (HKJK) se-Jabodetabek dan Banten yang berlangsung hari ini di Gedung Nusantara IV, kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Yandri berharap melalui acara halalbihalal masyarakat dapat mengakhiri pertikaian dan perdebatan yang terjadi selama pemilu.

"Kita akhiri perbedaan dan kita pererat tali silaturahmi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, tidak lupa Yandri mengajak seluruh peserta yang hadir untuk bersatu padu mengambil peran dalam pembangunan Bengkulu.

"Keberhasilan yang dicapai hari ini merupakan berkah dan doa dari orang tua dan leluhur di Bengkulu. Kita harus berperan aktif dalam pembangunan tanah kelahiran kita," lanjut Yandri

Lebih lanjut dia juga mengingatkan Bengkulu punya tokoh nasional yang punya peran besar dalam perjuangan bangsa.

"Jangan lupa bahwa perempuan yang pertama kali menjahit bendera Merah Putih adalah Ibu Fatmawati. Putri asli Bengkulu," tuturnya.

Turut hadir Ketua PWKK Laksma TNI Taufik Arif, Ketua HKJK Idian Amani, Kepala Kantor Penghubung Provinsi Bengkulu Arif Munandar, Ketua Yayasan Bai Mahdi Sholeh Ma'mun Ratu Rachmatuzakiyah, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Marisun.

Redaksi Senin, 29 April 2024
Mempertahankan Sinergitas dan Situasi Kondusif Jelang Putusan Sidang MK



Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menarik perhatian publik menjelang putusan perselisihan Pemilu 2024. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menjaga ketenangan, terbuka, dan menghargai apapun keputusan hasil sidang sengketa Pemilu 2024 karena hal tersebut merupakan satu-satunya jalan dalam menyelesaikan perselisihan.

Rencana MK menggelar sidang putusan sengketa Pilpres 2024 akan dilakukan pada 22 April 2024 mendatang. Selama proses persidangan di MK, para elit politik dan masa pendukung masing-masing Paslon Capres dan Cawapres diharapkan tetap menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif.

Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) membuka penyerahan kesimpulan sidang dan bukti tambahan yang diajukan para pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu RI mengenai perkara perselisihan hasil pemilu dan batas waktu terakhir penyerahan pada tanggal 16 April 2024 lalu.

Peran berbagai pihak yang saling bersinergi untuk menciptakan dan menjaga kondusifitas jelang putusan MK sangat dibutuhkan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sikap arif, tenang, dan mengedepankan dialog merupakan kunci untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik. Hanya dengan demikian, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi kita dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat (ormas) di D.I.Y berkomitmen untuk menjaga kondusivitas jelang sidang putusan MK. Terkait hal itu, Dewan Syuro Brigade Bintang 9, KH Imam Syajaroh atau biasa disapa Gus Jaroh mengungkap situasi dan suhu politik dinilai sempat mereda selama tenggat waktu rekapitulasi suara KPUD. Namun kondisi politik dianggapnya kembali memanas saat KPU RI akan mengumumkan Hasil Sidang Pleno Perolehan Suara Nasional Pilpres/Pileg. Kondisi ini ditandai dengan munculnya beberapa aksi demonstrasi di DPR RI, KPU RI, hingga Bawaslu RI. Tak hanya itu, kantor MK pun juga tak luput dari aksi demonstrasi.

Gus Jaroh menyebut di Indonesia pelaksanaan aksi demonstrasi diperbolehkan oleh UU. Namun demikian Gus Jaroh meminta dalam aksi demonstrasi untuk selalu mengedepankan Akhlakul Kharimah yaitu dengan cara-cara santun, menjunjung tinggi adat ketimuran, tidak merusak fasilitas umum yang justru merugikan masyarakat dan negara, serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pihaknya mengajak seluruh warga masyarakat serta elemen masyarakat di Yogyakarta tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, pembangunan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta ini adalah hasil dari kontribusi rakyat.

Pembangunan fasilitas umum berasal dari kontribusi masyarakat, berupa retribusi pajak parkir, pasar tradisional, hiburan, restoran, hotel, dan bagi hasil pajak kendaraan sehingga masyarakat mesti mengamankan aset-aset pemerintah maupun milik masyarakat.

Ia juga menegaskan pihaknya menolak seandainya ada anarkisme dan kekerasan serta kerusuhan dalam penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi. Gus Jaroh membeberkan ada enam poin utama dalam Silaturahmi Lintas Ormas tersebut. Enam poin ini diantaranya adalah pertama, kata Gus Jaroh menyampaikan pendapat di muka umum dengan berlandaskan pada asas keseimbangan, hak dan kewajiban serta mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Poin kedua adalah dalam menyampaikan segala bentuk aspirasi dalam bentuk penyampaian pendapat di muka umum dengan aman, tertib, dan damai, serta santun dan bertanggungjawab. Ketiga, menurut dia dengan menolak segala bentuk anarkisme dan kerusuhan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Keempat, tidak memberi ruang dan menolak segala bentuk intoleransi, kekerasan, radikalisme, anarkisme, rasisme dan separatisme. Kemudian kelima adalah mendukung sepenuhnya langkah dan tindakan Polri serta TNI untuk menindak secara tegas para pelaku kekerasan, kerusuhan dan anarkisme.

Keenam, bersama-sama dan bekerja sama untuk menjaga dan memelihara situasi kamtibmas di Yogyakarta tetap aman dan kondusif selama berlangsungnya tahapan Pemilu 2024, khususnya selama proses gugatan dan pasca keputusan perselisihan hasil pemilu 2024 oleh hakim MK

Seruan untuk menjaga situasi kondusif juga datang dari pimpinan salah satu Organisasi Masyarakat terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Dalam hal ini, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengimbau masyarakat untuk menyiapkan mentalnya menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 yang rencananya dilaksanakan pada 22 April 2024 mendatang.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menilai penyelesaian perselisihan Pemilu 2024 melalui Mahkamah Konstitusi merupakan upaya penyelesaian yang sesuai konstitusional, elegan. Oleh sebab itu, dirinya berharap proses sidang putusan sengketa Pemilu di MK dapat berjalan damai.

Tak hanya itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti pun bersyukur semua proses persidangan telah selesai. Hal itu ditandai dengan telah hadirnya semua saksi dan pihak terkait untuk bersaksi di depan para Hakim MK.

Dirinya pun berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat menyiapkan mentalnya, baik dari baik secara spiritual maupun politik. Pasalnya, keputusan MK merupakan satu-satunya jalur untuk menyelesaikan perselisihan Pemilu secara konstitusional. Oleh sebab itu, keputusan MK nanti bersifat final dan mengikat.

Reaksi publik terhadap keputusan MK seringkali menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial. Oleh sebab itu, publik senantiasa diimbau untuk tidak terprovokasi dan menjaga situasi kondusif jelang sidang putusan sengketa Pemilu sebagai cermin kedewasaan berdemokrasi.

 

)* Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum

Redaksi Sabtu, 27 April 2024
NTB Peroleh 5.100 Pompa Air untuk Hidupkan Lahan Kering

 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh alokasi 5.100 unit pompa air dari Kementerian Pertanian untuk menghidupkan lahan kering dan tadah hujan di wilayah itu.


Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Nusa Tenggara Barat (NTB), M Taufik Hidayat di Mataram, Sabtu, mengatakan alokasi 5.100 unit pompa air ini dari 8.261 total yang diverifikasi untuk NTB.


"Rencananya jumlah yang dialokasikan untuk NTB ada 8.261 unit, tetapi setelah diverifikasi jadi 5.100 unit pompa air," ujarnya.


Pompa air ini diberikan kepada kelompok tani yang jumlahnya tersebar di 10 kabupaten dan kota di NTB.


"Ada dua jenis program yang diberikan Kementan, yakni program pompanisasi dengan bantuan mesin pompa air berukuran 2 inchi dan program irigasi perpompaan dengan mesin pompa air berukuran 6 inchi," kata Taufik.


Untuk program irigasi perpompaan, alokasi kelompok tani yang mendapatkan bantuan diberikan sebesar Rp112,8 juta. Dana ini dipakai untuk pengadaan pompa, pengadaan perpipaan, pengadaan rumah pompa dan kantong atau bak penampung.


Sementara untuk program irigasi perpompaan, NTB mendapatkan alokasi sebanyak 153 unit.


"Kalau yang irigasi perpompaan ini khusus lahan kering. Jadi dia bersifat statis, tadah hujan tapi harus ada sumber air sepanjang tahun yang mengalir, misalnya sungai," terangnya.


Menurutnya, program pompanisasi ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan produktifitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional.


Sebab dengan bantuan program pompanisasi ini, diharapkan jumlah produksi padi di NTB pada tajun 2024 menjadi semakin meningkat.


"Di tahun 2023 target kita 1,3 juta ton gabah kering giling (GKG) realisasinya 1,5 juta ton. Nah di 2024 target kita itu 1,4 juta ton GKG. Jumlah ini setara dengan 1 juta ton beras kalau di konversi," ujar Taufik.


Sedangkan, lanjut Taufik, jika berbicara kebutuhan beras di NTB itu hanya 300-400 ribu ton beras. Artinya, secara keseluruhan NTB mengalami surplus beras, sehingga lebihnya itu yang kemudian dikirim ke sejumlah daerah.


Diketahui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan optimistis terhadap peningkatan produksi padi di Indonesia melalui penerapan pompanisasi air, sebagai langkah penting dalam menghadapi dampak fenomena perubahan iklim, khususnya El Nino.


Kementerian Pertanian menggalakkan program pompanisasi sungai untuk 1 juta hektare di 500 ribu hektare lahan wilayah Pulai Jawa, dan 500 ribu hektare lahan di luar Pulau Jawa.


Untuk memenuhi target tersebut, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan TNI, PUPR, BNBP dan Unhan untuk mempersiapkan bendungan dan struktur irigasi pertanian untuk program pompanisasi.

Redaksi Senin, 22 April 2024
Kemenkominfo Siap Awasi Ruang Digital Dukung Pilkada Damai 2024

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menegaskan komitmen kementeriannya untuk mengawal ruang digital guna mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Melalui narasi Pilkada Damai 2024, Kementerian Kominfo mengajak pemilih, khususnya generasi muda, untuk menciptakan Pilkada yang damai dan meningkatkan kepedulian terhadap masa depan negara.

"Narasi ini mengajak pemilih khususnya pemilih muda menciptakan Pilkada serentak 2024 dengan damai serta membangkitkan kepedulian generasi muda terhadap masa depan negara melalui isu-isu strategis yang sesuai dengan minat mereka," ujar Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, dikutip Antara, kemarin.

Budi Arie menjelaskan narasi tersebut untuk menjawab berbagai isu kepemiluan seperti peningkatan partisipasi pemilih, antisipasi terhadap polarisasi, dan penanggulangan informasi palsu atau hoaks di ranah digital.

Adapun langkah-langkah komunikasi publik yang dilakukan Kementerian Kominfo terkait Pilkada Serentak 2024 di antaranya amplifikasi narasi Pilkada Damai 2024 melalui media sosial, sinergi dengan mitra untuk sosialisasi, serta kolaborasi dengan media massa untuk memproduksi informasi positif terkait Pilkada.

Selain itu, kata dia, Kementerian Kominfo juga melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dan lintas satuan kerja untuk berbagai program, seperti forum diskusi, produksi konten audio radio, dan penanganan konten hoaks. Fasilitasi SMS blast dan jaringan komunikasi juga dilakukan untuk diseminasi informasi.

"Kami akan berkoordinasi dengan lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) untuk turut mempublikasikan sosialisasi Pilkada damai 2024," ucap Budi Arie.

Kementerian Kominfo juga akan membuat rancangan kegiatan media dengan memanfaatkan media yang dimiliki Kementerian Kominfo seperti Forum Merdeka Barat 9, majalah GPR News, dan Komik Komunika.

Untuk mendukung kampanye pesan Pilkada damai 2024, diseminasi informasi akan dibagi dalam tiga tahap, yaitu pra pilkada, pilkada, dan pascapilkada, dengan pesan dan tagar yang akan disesuaikan dengan kondisi pada setiap periode tersebut.

Lebih lanjut Budi Arie mengatakan pihaknya juga terus mengantisipasi peredaran informasi hoaks selama pesta demokrasi.

Sejak Juli 2023 hingga Maret 2024, telah dilakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap 274 isu hoaks terkait Pemilu. Sebagai tindak lanjut, dilakukan "take down" terhadap 1.971 konten hoaks.

"Perlu kami sampaikan bahwa penyebaran isu hoaks terkait Pemilu berpotensi untuk berkembang secara eksponensial pada saat Pilkada serentak 2024, terlebih dengan tingkat keragaman peserta dan kontestasi perebutan suara pada Pilkada serentak 2024," ucap dia.

Budi Arie mengatakan sebagai upaya menanggulangi potensi penyebaran isu hoaks terkait Pilkada serentak 2024, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam monitoring ruang digital pada saat penyelenggaraan pemilu 2024.

Monitoring tersebut meliputi penanganan isu hoaks, analisis isu percakapan di ruang digital, dan verifikasi akun media sosial.

Dalam rangka persiapan Pilkada serentak 2024, Kementerian Kominfo juga akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu tingkat pusat dan daerah untuk menjaga kualitas jaringan telekomunikasi serta menjalin kerja sama dengan operator telekomunikasi guna menjaga kualitas jaringan dan melakukan pengawasan terhadap kualitas pelayanan secara rutin.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) turut mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan penyediaan infrastruktur seperti Palapa Ring, BTS 4G, dan satelit.

"Dukungan BAKTI Kominfo terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mencakup upaya penyediaan layanan akses internet hingga Februari 2024, di mana layanan akses internet telah tersedia di 11.794 lokasi," kata Budi Arie.

"Selain itu, total tempat pemungutan suara (TPS) terdekat dengan layanan internet berada di 129.921 lokasi, di mana BAKTI Kominfo juga mempersiapkan layanan broadband Palapa Ring yang telah digunakan oleh 26 perusahaan," pungkas dia.

Redaksi Minggu, 21 April 2024